Kabar News !

Terbakarnya Ratusan Hektare Lahan PTPN VII - Sejak awal tahun 2019 hingga bulan September 2019, ratusan hektare lahan perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) terbakar.

Gubernur Sumsel Herman Deru pun menanggapi kebakaran hebat di lahan PTPN VII ini dengan sebuah pertanyaan yang belum diketahui jawabannya.

"Saya curiga, perlu ditanya. Itu kebakaran atau dibakar? Tebu itu semakin bau asap, rendemennya semakin baik," katanya, usai menghadiri rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumsel di kantor Bank Indonesia Kantor Wilayah (Kanwil) Sumselbabel di Palembang, Rabu (11/9/2019).

Herman Deru pun sudah mengetahui kondisi ini, sehingga dia sudah menginstruksikan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLHK) Sumsel, untuk membahas kasus ini.

Kebakaran hebat di lahan PTPN VII ini menghanguskan 115 hektare sejak awal tahun 2019. Untuk lahan yang baru terbakar di bulan ini sekitar 7,5 hektare.

Sekretaris Perusahaan PTPN VII Okta Kurniawan mengatakan jika mereka belum tahu secara pasti, penyebab terjadinya kebakaran lahan di area perkebunan tebu tersebut.

"Luas lahan terbakar di rayon 1 pada tanggal 9 September 2019 sekitar 7,5 hektare. Kalau sampai dengan September 2019, luasan 115 hektare dan belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran," katanya.

Setiap ada kejadian di lapangan seperti kebakaran lahan, mereka dengan sigap melakukan penanganan. Bahkan tim PTPN VIII sudah melakukan investigasi internal, terhadap kemungkinan ada atau tidaknya unsur kesengajaan.

Hasil dari investigasi tim PTPN VII, sudah dicatat dan dilaporkan ke berbagai pihak terkait, seperti aparat kepolisian.

"Jika diduga ada unsur kesengajaan baik dari internal maupun eksternal, kami tidak akan memberi toleransi. Akan kita proses ke jalur hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Direktur Operasi PT Buma Cima Nusantara Dicky Cahyon, sebagai anak perusahaan PTPN VII, mereka sudah semaksimal mungkin melakukan upaya penanganan cepat dan terkoordinir. Terutama saat musim kemarau yang dapat menyulut adanya kebakaran lahan di areanya.

"Model atau cara penanganan kebakaran lahan pada kemarau tahun lalu itu kami pertahankan. Pada kemarau tahun ini, walaupun masih ada aja kebakaran, tapi ini bisa segera kami kendalikan," ungkapnya.

baca juga : Jutaan orang di Riau, di berbagai kabupaten dan kota

Adanya kebakaran lahan di area perkebunan itu, dinilainya, karena faktor ketidaksengajaan atau karena faktor alam.

"Pada waktu yang sama, tanaman tebu siap tebang, daun tuanya cenderung kering sehinga kebakaran lahan tebu itu sering terjadi," katanya.

Jika nantinya ditemukan adanya kesengajaan, mereka akan menindak tegas pelaku. Karena sejauh ini, tidak ada pembakaran dalam proses produksi ataupun saat memasuki musim panen.

Tidak ada kebijakan membakar lahan tebu. Kalau ada kebakaran, itu adalah kecelakaan. Jika diselidiki ada unsur kesengajaan, maka sanksi tegas siap menanti," ucapnya.

Kepala BPBD Ogan Ilir Jamhuri mengungkapkan lahan terbakar milik PTPN VII sudah berulang kali terjadi.

Namun, hingga sekarang belum ada solusi dari pihak perusahaan, terutama untuk mencegah agar tidak lagi terjadi kebakaran lahan di area perkebunan tersebut.

"Luas lahan terbakar belum tahu berapa karena itu wilayah perusahaan. Kalau di Kabupaten Ogan Ilir saja, total hingga saat ini ada sekitar 314 hektare yang sudah terbakar," ujarnya.

Jamhuri mengaku khawatir kebakaran lahan tebu masuk ke kawasan penduduk. Sehingga beberapa personel Satgas Darat disiagakan di area perbatasan lahan konsesi perusahaan.

"Kita siagakan terus anggota kita di luar kawasan yang dekat rumah penduduk. Makanya satgas siaga, tapi kita tidak bisa bicara luasan lahan karena itu milik perusahaan.

Jutaan orang di Riau, di berbagai kabupaten dan kota - termasuk Pekanbaru, terdampak kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ribuan di antaranya terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Jarak pandang juga kian memburuk karena titik api di berbagai kabupaten masih memproduksi kabut asap. Pemadaman memang terus dimaksimalkan namun belum membuahkan hasil memadai, apalagi hujan hampir sepekan tak turun.

Atas arahan Wakil Gubernur Riau Brigadir Jenderal TNI (purnawirawan) Edy Natar Nasution, semua daerah diminta melaksanakan salat istisqa atau salat minta hujan. Di Pekanbaru sendiri, ribuan orang melaksanakan salat ini di halaman kantor Gubernur Riau.

Hanya saja, gelaran meminta doa agar air langit ini turun tidak dihadiri Gubernur Riau Syamsuar. Mantan Bupati Siak dua periode itu lebih memilih berdinas ke Thailand menghadiri pertemuan IMT GT.

baca juga : Pemerintah Cari Utang Cuma Bisa Buat Bayar Bunga Utang

Pertemuan di daerah Krabi, Thailand itu, atas undangan Menteri Koordinator Perekonomian. Dalam surat undangan, pertemuan tingkat menteri itu seharusnya cukup dihadiri sekretaris daerah, Kepala Bappeda, Kepala Biro Humas Protokol dan Kerjasama, dan Rektor Universitas Riau.

Sebelumnya, saat rapat koordinasi Satgas Karhutla Riau di Landasan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Syamsuar juga tidak hadir. Mantan Kepala Inspektorat Riau ini memilih ke Jakarta menghadiri acara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Edy Natar Nasution dikonfirmasi tak menampik pasangannya dalam memimpin Riau itu, termasuk mengatasi Karhutla, sedang dinas luar. Dia menyebut Syamsuar sedang di Jakarta dan akan bertolak ke Thailand.

"Beliau sehat, saat ini ada di Jakarta. Ada tugas ke luar negeri juga, mau berangkat ke Thailand," kata Edy.

Kepada jamaah Salat Istisqa, Edy menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Syamsuar karena tidak bisa hadir. Edy berharap hujan turun di Riau dan menghilang titik api serta kabut asap di berbagai daerah.

Dalam salat ini, Prof Nazir Karim bertindak sebagai imam dan Ustadz Saidul Amin sebagai khatib. Menurut Saidul, tidak ada senjata ampuh dalam menghadapi sesuatu kecuali meminta ampun dan pertolongan dari Tuhan.

Dia menyebut Karhutla dan kabut asap yang terjadi tak terlepas ulah tangan manusia. Orang yang membakar lahan disebut Saidul telah merusak kehidupan manusia dan masa depan.

"Kabut asap hari ini diundang oleh manusia. Orang (membakar lahan) ini tidak memiliki akal sehat.

Sementara itu, Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, cuaca di Riau dari pagi hingga malam hari cerah hingga berawan. Curah hujan baru ada pada dini hari Kamis, 12 September 2019, tapi tidak merata.

"Hujan terjadi di sebagian Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Sementara cuaca pada pagi harinya berpotensi terjadi penurunan jarak pandang karena kekaburan udara akibat partikel kering seperti asap," kata Kasi Data dan Informasi BMKG Pekanbaru, Marzuki.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat waspada terhadap penurunan kualitas udara dan jarak pandang. Hal ini disebabkan peningkatan polusi udara yang berasal dari Karhutla.

Berdasarkan pantauan BMKG, jarak pandang di Kota Pekanbaru dan Pelalawan hanya 1 kilometer saja. Sementara daerah lainnya, Rengat 3 kilometer dan Kota Dumai 5 kilometer karena diselimuti kabut asap.

Buruknya jarak pandang dan kualitas udara di Riau diprediksi berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Pasalnya di Riau pada Rabu pagi, terdeteksi 258 titik panas sebagai indikasi terjadinya Karhutla.

Ratusan titik panas itu terbesar di Rokan Hulu 2 titik, Bengkalis 9 titik, Kampar 5 titik, Kota Dumai 1 titik, Kuantan Singingi 3 titik, Pelalawan 47 titik, Rokan Hilir 23 titik, Indragiri Hilir 143 titik dan Indragiri Hulu 25 titik.

Dari 258 titik panas itu, yang dipercaya sebagai titik api atau telah terjadi Karhutla ada 166 dengan level kepercayaan di atas 70 persen. Titik api ini tersebar di 8 kabupaten dan kota di Riau.

"Bengkalis, Kampar dan Kuantan Singingi, masing-masing 2 titik, Rokan Hulu 1 titik, Pelalawan 32 titik, Rokan Hilir 16 titik, Indragiri Hilir 94 titik dan Indragiri Hulu 17 titik," sebut Marzuki.

5 Wisata Pantai di Situbondo Punya Pemandangan yang Indah - Wilayah Jawa Timur menjadi salah satu tujuan wisata banyak para pengunjung. Baik dari pengunjung domestik hingga manca negara. Dari sekian banyak daerah yang menyajikan tempat wisata, Situbondo cocok bagi kamu yang suka berwisata alam bersama keluarga maupun bersama teman-teman.  

Kabupaten Situbondo terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. 

Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda.

Lokasi yang strategis dengan memiliki garis pantai cukup panjang, membuat Situbondo memiliki obyek wisata pantai yang tentunya tak kalah dengan kota-kota lainnya. Pantai di Situbindo terkenal dengan pemandangan yang indah serta memiliki situs budaya.

Berikut ini bagi kamu yang ingin mengunjungi Situbondo dan berencana ingin mengunjungi wisata alam dan bahari yaitu pantai-pantai yang indah, berikut ini Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Sabtu (7/9/2019). 

Sesuai dengan namanya, pantai ini menawarkan hamparan pasir putih yang membentang membentuk lengkungan indah. Pantai Pasir Putih memiliki latar belakang hutan hijau yang masih asri, tak heran jika berkunjung ke tempat ini di pagi hari, suasana akan terasa sejuk dan teduh.

Banyak aktivitas wisata di pantai yang berada di jalan trans Surabaya-Banyuwangi ini, mulai dari menyelam, memancing atau sekadar berkeliling menggunakan perahu nelayan. Disini para pengunjung juga bisa merasakan perahu nelayan yang dilengkapi dengan kotak kaca yang memungkinkan wisatawan untuk melihat keindahan bawah laut tanpa harus menyelam.

Pantai Bilik merupakan salah satu pantai Situbondo di dekat perairan Selat Madura yang dihubungkan secuil daratan Pulau Jawa sehingga membentuk cekungan. Secuil daratan ini yang menyebabkan Pantai Bilik tidak memiliki ombak, dan menjadi salah satu pantai di Pulau Jawa dengan sensasi danau yang hening.

Pantai Bilik menawarkan keheningan pemandangan pantai yang memukau. Ombak yang terhalang secuil daratan, dan pemandangan matahari terbenam yang terhalang hutan mangrove Gunung Baluran, menjadikan Pantai Bilik lebih mirip danau ketimbang pantai. Pantai Bilik merupakan lokasi yang tepat bagi mereka yang ingin bersembunyi dari keriuhan dan kebisingan kota. 

Pantai Lempuyang, Situbondo memiliki bentuk bibir pantai yang unik. Pantai yang berada di Area Hutan/Kebun, Sumberwaru, Banyuputih, Situbondo ini memiliki bentuk bibir pantai berbentuk U.

Bagi kamu yang mengunjungi pantai ini, kamu bakal disuguhkan pemandangan yang indah. Pemandangan yang masih asri dan sangat alami, mulai dari air laut, pasir putih hingga terumbu karangnya.

baca juga : Pemerintah Cari Utang Cuma Bisa Buat Bayar Bunga Utang

Pemerintah Cari Utang Cuma Bisa Buat Bayar Bunga Utang - Pemerintah menganggarkan penarikan utang baru di 2020 sebesar Rp 351 triliun. Angka itu turun bila dibanding dengan jumlahnya pembiayaan tahun ini sebesar Rp 373 triliun. 

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sumarjati Arjoso menjelaskan, penarikan utang tahun kedepan tidak produktif hanya karena dapat membayar bunga utang yang terus abuh. 

"Utang tahun kedepan cuma Rp 351 triliun untuk membayar bunga utang Rp 300 triliun. Bermakna kita utang cuma untuk membayar bunga utang," tutur Sumarjati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019). 

Sumarjati menyorot utang luar negeri yang terus abuh dalam sekian waktu terakhir. Dimana, pada Agustus utang tertera abuh sampai sampai Rp 5.485 triliun. 

"Mengenai utang, telah Rp 5.485 triliun. Memang jika prosentase pada PBD belum mencemaskan. Tapi, jika utang kita cuma untuk membayar utang butuh kita pikirkan bersamanya. Ditambah lagi pajak alami penurunan," tuturnya. 

Sumarjati memberikan tambahan, menambahkan utang semestinya dapat dipantau pemanfaatannya secara baik. Ia minta jangan pernah menambahkan utang masuk ke kantong pada koruptor. 

"Hal-hal lain yang ingin kami berikan, budget yang demikian besar kita ketahui saat ini banyak korupsi. Baik eksekutif, legislatif, dan BUMN. Jika budget sebesar ini ada korupsi pasti sasaran target tidak terwujud. 

Awalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah selalu memiliki komitmen dalam mengurus utang dengan efektif, berhati-hati, transparan serta akuntabel. Hal tersebut dikatakannya dalam rapat kerja bersama dengan Tubuh Budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Sebab Indonesia pada sekarang diketahui jadi negara emerging besar dengan tingkat utang terhitung terendah serta defisit terendah, dibandingkan negara G20, atau beberapa negara emerging di luar G20 yang lain," kata Sri Mulyani di ruangan sidang Tubuh Budget DPR, Jakarta, pada Rabu 28 Agustus 2019. 

Bendahara Negara ini menjelaskan, pembiayaan utang pada 2020 ditaksir akan ada di Rp 351,9 triliun. Angka itu lebih rendah dari tempat 2018 yang sebesar Rp 372 triliun. Tempat itu lebih rendah dari outlook 2019 yang sebesar Rp 373,9 triliun. 

Menurut dia, pengaturan rasio utang di 2020 itu masih juga dalam batas aman sekitar 29,4 sampai 30,1 % PDB untuk memberi dukungan kesinambungan fiskal. Sedang untuk jaga kesetimbangan makro dengan jaga formasi

Baca juga : Panduan Mudah Bermain Roullate Untuk Pemula

Pasal Penghinaan Presiden Muncul di RKUHP yang Akan Disahkan - DPR akan mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 24 September 2019 mendatang. Beberapa pasal dalam RKUHP masih menjadi sorotan salah satunya pasal penghinaan terhadap presiden.

Pasal ini pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006. Namun pada RKHUP kali ini pasal itu muncul lagi. Berdasarkan draf RKHUP yang diterima merdeka.com pertanggal 28 Agustus, setidaknya ada tiga pasal yang mengatur soal penghinaan terhadap harkat dan kehormatan presiden di RKUHP diantaranya pasal 218, 219, 220.

Pasal 218 ayat 1 berbunyi "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV,"

Sedangkan ayat 2 berbunyi "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri,".

Pasal 219 berbunyi "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV,".

Namun pada pasal selanjutnya diatur bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 berlaku jika ada aduan. Aduan itu juga harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan yakni presiden atau wakil presiden atau diwakili kuasa hukum masing-masing.

baca juga : Panduan Mudah Bermain Roullate Untuk Pemula

Pasal 220 ayat 1 berbunyi "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Ayat 2 berbunyi "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan oleh kuasa presiden atau wakil Presiden.

Anggota Komisi III yang juga anggota Panja RKUHP Teuku Taufiqulhadi menegaskan dalam penyusunan RKUHP saat ini, pihaknya selalu mementingkan aspek hak asasi manusia (HAM). Karena itu pasal itu kembali diadakan.

"Panja juga mempertimbangkan perkembangan HAM sekarang ini, tetapi telah saya katakan tadi, bahwa persoalan tersebut itulah bukan semuanya kemudian kita harus kejar, karena kenapa belum tentu kalau kita mengejar itu sesuai dengan bangsa kita, ini harus paham betul ini," kata Taufiqulhadi di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Taufiqulhadi juga menegaskan pasal ini tidak akan mengganggu kebebasan berpendapat. Sebab, delik pasal tersebut adalah aduan.

"Pasal penghinaan kepada Presiden, harus ingat, orang mengatakan kok masih ada pasal ini padahal sudah di batalkan oleh MK, ini adalah berbeda, berbeda sama sekali, karena kenapa, ini adalah pasal dan deliknya adalah delik aduan, jadi harus ada yang melaporkan.

Pertamina Hadiahi Restoran di Bandung Gratis LPG Setahun

Pertamina Hadiahi Restoran di Bandung Gratis LPG Setahun - PT Pertamina (Persero) memberikan hadiah spesial bagi pelanggan tabung LPG di Bandung. Rumah Makan Bu Imas di jalan Balong, Kota Bandung, mendapat gratis isi ulang tabung gas selama setahun yang setara 1 tabung Bright Gas 12 kg per bulan.

Rumah Makan Bu Imas terpantau Pertamina sebagai pengguna setia Bright Gas 12 kg. Penggunaannya bahkan mencapai 1.000 tabung per bulan atau 12 ribu tabung per tahun.

PT Pertamina (Persero) memberikan hadiah spesial bagi pelanggan tabung LPG di Bandung. Rumah Makan Bu Imas di jalan Balong, Kota Bandung, mendapat gratis isi ulang tabung gas selama setahun yang setara 1 tabung Bright Gas 12 kg per bulan.

Rumah Makan Bu Imas terpantau Pertamina sebagai pengguna setia Bright Gas 12 kg. Penggunaannya bahkan mencapai 1.000 tabung per bulan atau 12 ribu tabung per tahun.

Kejutan isi ulang gratis ini diberikan Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III dalam rangka menyambut Hari Pelanggan yang jatuh pada Rabu, 4 September 2019. Restoran lain yang juga mendapat gratis tabung LPG adalah Food Court Koenyah yang juga berlokasi di Bandung.

“Sejak awal Food Court Koenyah beroperasi, yakni tahun 2016, kami sudah memakai Bright Gas 5,5 kg karena praktis dan warna tabungnya eye catching, cocok untuk konsumen di sini yang berada di lingkungan menengah ke atas,” kata Amila Khairina (27), Pemilik Food Court Koenyah, seperti dikutip Rabu (4/9/2019).

baca juga : Tips Dalam Bermain Poker Online Menang Setiap Saat

Branch Manager Pertamina Jawa Barat Sylvia Grace Yuvenna menjelaskan, apresiasi kepada pengguna Bright Gas merupakan upaya Pertamina untuk mendekatkan dengan para konsumen setianya.

“Melalui program ini, kami memberi apresiasi tertinggi bagi konsumen yang telah menerima produk berkualitas dari Pertamina. Hal ini mencerminkan bahwa produk Pertamina dinilai memiliki kualitas sehingga dipercaya oleh masyarakat. 

Ini merupakan salah satu peran perusahaan, yakni acceptability atau diterimanya produk Pertamina di masyarakatPemerintah mengajak pengusaha kuliner skala besar untuk berpindah ke LPG nonsubsidi bright gas 5,5 kg. Ajakan tersebut turut disambut pihak pengusaha, yang menyatakan penggunaannya lebih praktis dibanding LPG subsidi 3 kg.

Seperti diutarakan Hajjah Dirja, pemilik rumah makan Pepes H Dirja di Walahar, Kabupaten Karawang. Selama ini, ia mengaku masih menggunakan menggunakan LPG subsidi 3 kg, yang dalam sehari rata-rata bisa habis 3 tabung hijau.

"Repot juga, kadang nanggung kalau lagi goreng ikan dan banyak tamu, tiba-tiba gasnya habis. Jadi harus ganti dulu," ungkap Hajjah Dirja melalui sebuah pernyataan tertulis, Jumat (23/8/2019).

Dia berharap, dengan bright gas 5,5 kg kegiatan usahanya dapat tidak terganggu dengan urusan ganti tabung. "Selain praktis, warnanya juga cakep. Semoga mudah nyari isi ulangnya," katanya.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Subsidi, terlampir bahwa LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kategori pra sejahtera atau usaha mikro.

PLN Buktikan Kesiapan Tempat Pengisian Energi Kendaraan Listrik - Jambore kendaraan listrik nasional yang melibatkan perguruan tinggi Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya memasuki‎ babak final. Program tersebut merupakan uji coba kendaraan listrik menempuh jarak Surbaya-Jakarta sejauh 900 kilo meter (Km).

Ketua Jambore Mobil Listrik ‎Yogauta Nugraha mengatakan, Jambore kendaraan listrik nasional melibatkan 14 kendaraan listrik berangkat dari Surabaya 28 Agustus 2019 sampai Jakarta pada 2 September 2019.

‎"Tadinya14 kendaraan, ada yang finish dan gugur, yang finish 3 sepeda motor 7 mobil," kata Yoga, di Kantor PLN Disjaya, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Yoga mengungkapkan, dalam perjalanan menuju Jakarta, rombongan kendaraan listrik tersebut singgah di 19 kantor PLN untuk mengisi energi kendaraan listrik melalui fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

‎"Kami melewati19 kantor PLN selama perjalanan di seluruh area dilewati sudah difasilitasi SPKLU, sehingga bisa melakukan pengisian," tuturnya.

Direktur PUSAT Unggulan Iptek Sistem Kontrol Otomotif (PUI-SKO) ITS Muhammad Nur Yuniarto mengatakan, kendaran listrik yang digunakan pada Jambore kendaraan listrik nasional merupakan buatan ITS, kendaraan tersebut telah didesain bisa melakukan pengisian listrik di manapun.

"Memang sebenarnya konsep dari kendaraan listrik adalah seperti itu kita harus menyiapkan charger yang bisa kita program tergantung listrik yang ada di situ berapa," ujarnya.

baca juga : Cara Bermain Game Slot Mendapatkan Kemenangan

Menurut Muhammad, pasokan listrik PLN untuk mengisi energi kendaraan listrik sudah mumpuni. Hal ini terbukti ketika timnya melakukan uji coba mobil listrik yang dinamai Kasuwari dengan menempuh jarak Sabang sampai Merauke yang mengandalkan listrik PLN.

"Ini mobil Kaswari sudah keliling Sabang sampai Merauke full 100 persen menggunakan listrik PLN artinya PLN kalau ada pertanyaan PLN siap enggak dengan listrik yang ada di Indonesia, seluruh pelanggan Indonesia PLN sudah siap terbukti kita jalan dari Sabang sampai Merauke tadi.

Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Permasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat Djoko Setijowarno menilai, pengembangan kendaraan listrik yang kini gencar digiatkan pemerintah seharusnya lebih berprioritas pada angkutan publik dibanding moda pribadi.

Dia mengapresiasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan yang dianggapnya cukup positif untuk menekan polusi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Namun, ia melanjutkan, kebijakan pengembangan kendaraan listrik semestinya secara simultan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Oleh karena itu, insentif pengembangan transportasi umum menggunakan kendaraan bermotor listrik harus diberikan lebih besar ketimbang insentif pengembangan untuk kendaraan pribadi listrik. Jika benar-benar serius, untuk transportasi umum harus lebih diprioritaskan," ungkapnya dalam sebuah pesan tertulis kepada Liputan6.com, Senin (2/9/2019).

"Kalau tidak begitu, polusi berkurang, namun kemacetan tak berkurang, hanya berganti moda. Tidak mengurangi mobilitas menggunakan kendaraan pribadi. Terlebih, tujuan dari menggunakan energi tidak dari fosil bukan hanya mengurangi polusi udara, namun dapat pula mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan," tambahnya.

Selain itu, ia meneruskan, apabila pemerintah juga ingin mendorong pengembangan sepeda listrik maka perlu ada pembatasan kecepatan. Dia mengatakan, kapasitas silinder dibuat kurang dari 100 sentimeter kubik, sehingga akselerasinya tidak secepat sepeda motor yang ada sekarang.

"Tujuannya adalah untuk menekan angka kecelakaan, sekaligus mengondisikan pengendara agar menggunakan transportasi umum untuk perjalanan jarak jauh, sudah tidak memakai sepeda motor lagi.

Kebijakan pemerintah juga disebutnya harus mencakup aspek penghematan pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Daerah-daerah di Indonesia yang selama ini sulit mendapatkan BBM seharusnya didorong sekalian untuk langsung memanfaatkan listrik sebagai energi penggerak kendaraan di daerah tersebut.

"Penggunaan kendaraan elektrik seperti itu sudah dilakukan di Asmat, Papua. Gugusan pulau-pulau kecil atau daerah kepulauan, kawasan pariwisata dapat didorong. Seperti kawasan wisata Pulau Gili Trawangan di Lombok, tidak mengijinkan kendaraan bermotor beroperasi, sepeda listrik boleh dipakai. Wilayah pulau-pulau kecil, daerah terdepan dan terpencil, didorong pemakaian kendaraan bermotor listrik," tuturnya.

Djoko juga menekankan, kepentingan riset dan pengembangan kendaraan bermotor listrik di berbagai perguruan tinggi dan lembaga terkait hendaknya harus ditumbuhkan. Dia menyatakan, riset kendaraan elektrik sudah lama dilakukan di banyak perguruan tinggi.

"Indonesia bukan sekedar menjadi pasar kendaran bermotor listrik, namun dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia yang mumpuni harus bisa memproduksi sendiri kendaraan bermotor listrik. Indonesia harus berdaulat kendaraan bermotor listrik. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, namun bisa diekspor le luar negeri.